Wong Iseng's List: Century

• Sejak beberapa bulan yang lalu, perbankan domestik sudah menghadapi masalah ketatnya likuiditas. Banyak bank yang kemudian mengantisipasi hal tersebut dengan menawarkan suku bunga simpanan yang tinggi untuk mempertahankan pertumbuhan dana pihak ketiga.
• Lebih kurang satu bulan terakhir, kalangan perbankan domestik mendesak pemerintah untuk turut menerapkan penjaminan penuh. Meskipun fundamen ekonomi Indonesia relatif lebih baik, pemilik modal baik asing maupun lokal sepertinya masih ragu dana yang mereka letakkan di Indonesia sepenuhnya aman. Akibatnya, perbankan akan semakin sulit menghimpun dana dari pihak ketiga. Hal ini antara lain terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang turun signifikan sejak bulan Juli lalu.
• Sementara itu, kondisi penuh ketidakpastian yang terus terjadi mendorong kalangan pengusaha turut mendesak pemerintah untuk menerapkan penjaminan penuh. Mereka tentu memperkirakan akan semakin sulit memperoleh pendanaan di waktu mendatang. Terakhir, Bank Indonesia (BI) pun sudah memberi dukungan agar pemerintah memberlakukan skema penjaminan penuh. Artinya, hampir semua pihak saat ini berpendapat kebijakan itu layak diterapkan.
• Namun, krisis yang terjadi belakangan ini telah menyebar begitu luas sehingga tidak ada negara yang dipersepsikan benar-benar aman. Akhirnya, pemilik modal tentu akan memilih negara yang memberi jaminan cukup sebagai tujuan penempatan dana mereka.
• Yang marak terjadi beberapa waktu lalu, pemberlakuan penjaminan penuh di satu negara segera diikuti oleh negara lain di lingkungan regionalnya. Usaha untuk mempertahankan keberadaan dana seakan menjadi kompetisi antarnegara.

• Di kawasan regional, Indonesia sudah dikepung oleh beberapa negara yang menjamin penuh dana nasabah perbankannya. Singapura, Malaysia, dan Australia sudah menerapkan penjaminan penuh pada Oktober lalu. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menaikkan nilai maksimum simpanan yang dijamin menjadi Rp 2 miliar. Namun, banyak pihak yang meragukan langkah itu efektif untuk meredam pelarian modal, mengingat masih banyak jumlah dana yang belum terjamin dengan skema itu, terutama dana yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya.

  Meskipun jumlahnya masih relatif kecil, keluarnya dana dari Indonesia sepertinya sudah terjadi. Hal ini antara lain diindikasikan oleh pergerakan nilai tukar mata uang regional. Rupiah melemah cukup signifikan terhadap dollar Singapura (SGD) dan ringgit Malaysia (MYR) sejak akhir Oktober 2008.

• Misalnya, sampai dengan minggu keempat Oktober, nilai tukar rupiah terhadap ringgit masih bertahan di kisaran Rp 2.700-Rp 2.800. Memasuki akhir November rupiah melemah signifikan, mencapai kisaran Rp 3.300 per ringgit (melemah lebih dari 18 persen) (gambar 2).

  Rupiah juga melemah terhadap semua mata uang penting dunia, termasuk euro. Padahal, mayoritas mata uang lain di dunia mengalami penguatan signifikan terhadap euro (termasuk ringgit dan dollar Singapura). Pelemahan rupiah terhadap mayoritas mata uang penting dunia seakan mengesankan banyak pemilik dana yang sedang bersiap membawa dananya keluar dari Indonesia.

• Untuk mempertahankan kepercayaan para pemilik dana sekaligus mempertahankan kekuatan ekonomi Indonesia, penjaminan penuh sepertinya menjadi salah satu kebijakan yang perlu diambil saat ini.

  Untuk menghindari terjadinya aksi aji mumpung dari kalangan perbankan seperti yang dikhawatirkan (moral hazard), pemerintah-Bank Indonesia-DPR seharusnya mampu merumuskan payung hukum yang, meskipun darurat, dapat menjamin program tersebut berjalan efektif.

  Salah satu pelajaran berharga dari krisis keuangan 10 tahun yang lalu adalah bahwa terlambat menerapkan satu kebijakan dapat menimbulkan ongkos yang justru jauh lebih besar di kemudian hari. Pada waktu itu, pemerintah baru memberlakukan penjaminan penuh sekitar Februari 1998 setelah sebelumnya melikuidasi 16 bank pada November 1997.

  Langkah itu jelas terlambat karena kepercayaan masyarakat sudah telanjur jatuh. Akibat yang harus di tanggung perbankan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pun akhirnya menjadi jauh lebih berat.

6 more annotations...

• JAKARTA: Desakan agar pemerintah segera menerapkan kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee), baik terhadap simpanan masyarakat di bank maupun pinjaman antarbank, menguat. Anggota DPR dan Bank Indonesia (BI) sepakat bahwa langkah itu harus dilakukan pemerintah saat ini, karena dampaknya sangat positif untuk menyelamatkan perekonomian domestik menghadapi krisis.
  
• Penjaminan menyeluruh, lanjutnya, merupakan salah satu jalan keluar dari krisis. "Dengan penjaminan penuh, likuiditas akan makin longgar, bank akan berlomba-lomba menurunkan suku bunga depositonya, dan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit," katanya.
• Dengan

  demikian, sektor riil pun akan berputar kembali. "Kita tidak terlalu berharap lagi dari ekspor, jadi ekonomi domestik harus diperkuat dengan cara memperlonggar likuiditas," katanya.
  
• Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Maruarar Sirait menilai, pemerintah terlambat menerapkan blanket guarantee terhadap simpanan masyarakat. "Dari yang diketahui, sudah banya

  k dana dari dalam negeri yang ditransfer ke luar negeri. Penyebabnya karena negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, sudah menerapkan penjaminan penuh terhadap simpanan," ujarnya.

  • Sudah banyak dana dari dalam negeri yang ditransfer ke luar negeri !
  Add Sticky Note
• Larinya simpanan masyarakat ke luar negeri, lanjutnya, akan memperparah krisis likuiditas di perbankan, dan berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah. Kekhawatiran kemungkinan akan terjadi moral hazard akibat kebijakan penjaminan penuh, sebagaimana yang terjadi saat krisis 1998, menurutnya, tidak beralasan. Justru pengalaman masa lampau bisa menjadi pelajaran agar hal yang sama tak terulang, pada saat sekarang perekonomian memerlukan tindakan khusus.
• Hal senada diungkapkan anggota Komisi XI DPR dari PDI-P, Ramson Siagian. "Blanket guarantee akan memperkuat stabilitas perbankan nasional dan menjaga posisi rupiah," katanya.
• Secara terpisah, Gubernur BI, Boediono, secara implisit mengemukakan pentingnya pemerintah menerapkan penjaminan penuh, agar perbankan nasional terhindar dari persoalan sistemik akibat krisis likuiditas saat ini. Dia menjelaskan, walaupun risiko likuiditas dalam jangka pendek mulai teratasi sejalan dengan pelonggaran ketentuan giro wajib minimum (GWM) rupiah dan valas, tetapi segmentasi masih terjadi di pasar uang antarbank (PUAB).
  
  Selain itu, mulai ada indikasi distribusi likuiditas tidak merata. Hal itu, tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) di sejumlah bank yang jauh lebih tinggi dari kelompok bank lainnya.
  
  "Potensi penurunan kepercayaan antarbank dan masyarakat terhadap sistem perbankan tidak dapat dianggap ringan dan perlu direspons dengan tepat oleh pemerintah," tegasnya, Selasa (9/12).

5 more annotations...

• "What happened to the bank in the past was never sufficient for us to halt its operation. The bank does not fall in the category of liquidation," she said, adding that the bank was attractive enough to have lured South Korea's Hana Bank, Malaysia's Maybank and the UK's HSBC.  

   

   "However, because of the recent global financial turmoil, Hana Bank, which was the closest to buying Bank Century, decided to pull out from the deal."

• 
  Bukan rahasia lagi kalau pasar saham, selain data resmi juga digerakkan oleh rumor. Tinggal nasabah itu pintar-pintar mencerna informasi yang ada.
• "Market news stated that several lndo bank is having a liquidty problem and fail to complete interbank transaction. These lndo banks include : Bank Panin (PNBN), Bank Bukopin (BBKP), Bank Arta Graha (INPC): Bank CIC (BCIC) dan Bank Victoria (BVIC). We will keep you updated' (Berita pasar mengabarkan bahwa beberapa bank di lndonesia mendapat masalah likuiditas dan kegagalan dalam menyelesaikan transaksi antarbank. Bank tersebut diantaranya : Bank Panin, Bank Bukopin, Bank Arta Graha, Bank CIC, dan bank Victoria)"
• Rumor inilah yang kemudian merebak ke hampir semua bankir dan pemain pasar modal melalui email dan pesan singkat. Saking heboh wabah rumor ini, sampai-sampai Gubernur BI Boediono pun terpaksa mengurungkan niatnya berangkat ke Washington DC, AS untuk menghadiri pertemuan G-20 dan bertemu Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke.
  
  "Saya tidak jadi ke AS karena desas-desus ini, kasihan teman-teman saya," ujarnya Jumat kemarin.
• Erick kini sudah diamankan. Namun beberapa pertanyaan yang mengganjal masih tersisa. Dari mana Erick mendapat informasi dan analisa tersebut? Benarkan ia sedemikian bernyalinya menyebarkan badai yang mengancam otoritas BI sebagai pemilik sahamnya sendiri?

2 more annotations...

• Pernyataan ini dikatakan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar   Nataprawira, Senin (17/11), di Jakarta. “Kita masih terus mengejar   orang pertama. Orang inilah yang telah menyuruh tersangka Erick   menyebarkan berita bohong tersebut. Siapa orang ini, kita juga belum   mengetahuinya dengan jelas,” kata Abubakar.
    Oleh karena itu, unit Cyber Crime Mabes Polri masih terus berupaya   mengejar orang tersebut dengan terus membuka jaringan internet di   seluruh dunia, khususnya dari Singapura. Masih menurut Abubakar,   sejauh ini email yang dikirimkan analis ini hanya untuk   menakut-nakuti para bankir saja.
    Diharapkan pelaku, dengan cara itu, beberapa bank yang telah   menerima email bohong tersebut, likuiditasnya akan goyang.

• Ada dua hal utama yang menjadi alasan penolakan Perpu JPSK.
• Yakni, kedudukan Komisi Stabilitas Sistem Keuangan yang dominan dalam menetapkan kondisi perekonomian tergolong krisis, dan kewenangan yang diberikan kepada Menkeu untuk mengeluarkan dana ekstra atas nama krisis tanpa meminta izin kepada DPR.