Meutia Chaerani's Library tagged → View Popular
A bounty sprouts in the city with MyFarm enterprise - USATODAY.com
A bounty sprouts in the city with MyFarm enterprise
-
A bounty sprouts in the city with MyFarm enterprise
-
A bounty sprouts in the city with MyFarm enterprise
Prof. FUJITA (Environmental Planning and Management Lab.): English Archives
-
T. Fujita; Strategic Planning System Approach Based on Regional Material Flow Analysis for Environmentally Sustainable Regional Management, Industrial Symbiosis Research Symposium, Yale School of Forestry and Environmental Management,
January7th-8th ,2004, New Haven, USA. -
Sustainable planning and estimation systems are main focus for the research and education, based on the analytical approach combining Substance Flow Analysis or Material Flow Analysis, with disaggregated spatial analysis by utilizing Geographical Information System.
Living and building Aceh together</font>
-
Francesca Campagnoli of Italy also works with UN Habitat as a Data Management
Specialist. Francesca first came to Aceh to volunteer for the UPLink organization,
part of the Asian Coalition for Housing Rights. Working with urban poor rehabilitation
in UPLink’s Udeep Beusaree (“Living Together”) programme,
a self-help network of 24 post-tsunami villages, she fully integrated into
local life, participating in weddings and ceremonies, sporting events and
traditional music.
“Village life was so rewarding. I felt like I was adopting a country.
I wanted to continue my work here in Aceh, but I couldn’t continue
living off my savings,” Francesca said.
The posting with UNV then came up, and soon she found herself at UN Habitat.
Francesca’s background in social housing projects in the USA, UK,
and Nicaragua, gave her an understanding of urban poor issues. In Aceh, she
was able to supplement her experience with housing policy and evaluation
methodologies, and also able to observe different approaches
to construction.
Francesca manages data for UN Habitat’s Policy Unit, which monitors
construction projects sponsored by NGOs or other third parties. Monitoring
focuses on material and workmanship quality, the number and placement of
housing units, and project financial data and
timelines. The unit also looks at the big picture, by inquiring how and if
these newly-built communities contribute to the achievement of the Millennium
Development Goals. As part of the team, Francesca organizes public outreach
efforts to convey this information.
“With the benefits it offers, the United Nations Volunteers programme
gives me a chance to stay longer, to absorb and contribute more to the culture,” Francesca
comments.
Perlukah Jakarta Bangun Enam Tol Dalam Kota?
-
. PTM
merupakan master plan Pemrov DKI mengintregasikan 4 moda
transportasi umum dalam bentuk Busway, Monorel, Subway, dan
transportasi air.
Pengembangan PTM telah diatur dan disesuaikan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Jakarta sampai 2010. Pembangunan 6 ruas tol dalam kota
tidak diatur dalam RTRW 2010. Pemasukan pembangunan 6 ruas tol dalam
kota dalam RTRW jelas menunjukkan ketidakkonsistennya dan pemaksaan
kehendak Pemrov DKI dalam penyelesaian masalah transportasi publik.
Penataan Bukan Pencaplokan - Selasa, 27 September 2005
-
Evaluasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI 1999-2010 di antaranya untuk mengantisipasi pengaruh rencana pola transportasi makro (PTM) Jakarta. PTM itu sendiri akan diwujudkan paling cepat tahun 2007 atau paling lambat tahun 2010, dengan pembentukan moda transportasi bus transjakarta, monorel, kereta api bawah tanah, dan angkutan sungai.
RTRW DKI Tahun 2010 Direvisi - Kamis, 29 Juli 2004
-
Dalam catatan Kompas, perubahan tata ruang mulai terjadi pada tahun 1985 ketika Gubernur DKI dijabat oleh Wiyogo Atmodarminto. Sejak itulah kerusakan-kerusakan atas kawasan mulai terjadi hingga kini.
70 Persen Lahan di Jakarta Beralih Fungsi - Jumat, 30 Juli 2004
-
Jakarta, Kompas - Penyimpangan yang terjadi atas Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010 sangat memprihatinkan. Lebih dari setengah atau sekitar 60 sampai 70 persen kawasan Ibu Kota telah berubah fungsi atau peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999. Besarnya jumlah kawasan yang berubah fungsi dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu longgar dalam mengeluarkan izin, terutama untuk suatu perubahan peruntukan.
Hybrid Cities: A Basis for Hope
-
For instance, in Kalundborg, Denmark, waste from one industry feeds directly into another as raw material in a kind of “industrial symbiosis.” Metropolitan Tokyo, with over 80 percent of its land covered by asphalt, is harvesting rain water for nondrinking uses
Thematic Session on Environmentally Sustainable Industrial Development and the Concept of Eco-Towns in the Asia Pacific Region
-
Eco-towns are areas where urban planning and environmental management tools are applied to pursue synergies in resource utilization, waste management, environmental preservation, and promotion of industrial & economic development. Industries, other commercial activities and residents located in the designated 'eco-town' area optimize their resource use by practicing recycling within their manufacturing process, in between the industries, and between industries and residents.
GEO-2000: Chapter Two: The State of the Environment - Regional synthesis - Urban areas
-
The most advanced estates form a miniature 'industrial ecosystem' in which individual manufacturing processes optimize the consumption of energy and raw materials and the effluents of one process serve as the raw material for another process. The industrial district of Kalundborg in Denmark is a prime example of this industrial symbiosis. For 15 years, industries on the site have exchanged by-products such as surplus energy, waste heat and other materials. In one example, waste heat (in the form of cooling water) from the Asnaes Power Plant provides district heating to houses and buildings in the municipality of Kalundborg.
Urban Ecology Australia - Industrial Ecology
-
Land use planning can be applied to ensure that industrial developments are
placed in areas where they will have a minimal environmental and community
impact. Zoning laws can also be designed to encourage symbiotic, or complementary
industries, to be sited in the same areas. In this way, through thoughtful
land-use planning and the design of individual plants, cleaner production
can be said to be incorporated at the beginning of industrial activity, rather
than being added afterwards.
Potensi Lahan Permukiman di Perkotaan - Jumat, 22 September 2006
-
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2010, DPRD DKI Jakarta setuju menahbah luas kota Jakarta 2.700 hektar melalui reklamasi. RTRW tahun 2010 yang merupakan pedoman arah pembangunan kota Jakarta agar tidak semrawut merupakan revisi atas RTRW (dulu disebut rencana umum tata ruang/ RUTR) tahun 1985-2005. Namun, sikap pemerintah dalam pemberian izin tetap diperlukan agar reklamasi tidak menjadi bencana.
Pembangkangan Pemprov DKI Salah Menurut Hukum - Kamis, 06 Maret 2003
-
Menurut Ismail, kebijakan reklamasi pantai Jakarta itu sudah melalui pengkajian mendalam, khususnya dikaitkan dengan jumlah ledakan penduduk di Jakarta. Kebijakan reklamasi ini tidak lepas dari Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) DKI Jakarta tahun 1985-2005.
Dalam RUTR itu, pembangunan bagian utara Jakarta untuk kebutuhan sektor publik sempat ditunda. Penundaan itu terjadi karena Jakarta terus- menerus mengalami intrusi. Air laut mudah sekali merembes masuk ke daratan Ibu Kota. Reklamasi serupa negara Singapura itu diakui semata-mata demi memperluas wilayah Jakarta.
Kebijakan Tanpa Evaluasi -- Selasa, 14 Agustus 2001
-
Tampaknya Pemda DKI Jakarta, memfokuskan diri untuk memperbanyak pembangunan rumah susun. Ini sejalan dengan rencana umum tata ruang (RUTR) DKI Jakarta 2005 yang akan memperbanyak pembangunan rumah susun di sekitar pasar, sentra bisnis maupun aktivitas kemasyarakatan lainnya.
Asasi Newsletter edisi Maret-April 2002 // ELSAM Website
-
Penyebab pertama bisa dilihat dimana pemprov tidak memiliki rencana tata ruang yang jelas. Sejumlah pemerhati lingkungan kota menyebutkan, Pemprov DKI menata dan mengembangkan kota tanpa melibatkan masyarakat dan arsitek. Perencanaan terkesan tidak dilakukan secara matang. Terbukti, sebelum Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang direncanakan terealisasi dengan baik, sudah diganti dengan RUTR yang baru. RUTR 1985 yang semestinya berakhir tahun 2005 telah diganti dengan RUTR tahun 2000-2010. Padahal, RUTR adalah semacam pedoman penataan, termasuk diantaranya soal kemacetan atau transportasi dan penanganan banjir yang tak pernah tuntas.
New Page 1
-
Dan praktek penyimpangan tata
ruang dari peruntukan semula berdasarkan ketetapan Perda No. 5/1984 tentang
RUTR Jakarta 2005 adalah tidak lepas dari sikap Pemda DKI yang terlalu
memanjakan pihak pengembang, dimana daerah-daerah resapan air justru disulap
jadi permukiman. Apabila Pemda DKI dalam mengeluarkan surat izin penggunaan
peruntukkan tanah (SIPPT) melalui pengujian AMDAL yang terpercaya,
niscaya konsep tata kota seperti penyempitan daerah resapan/kantong air yang
seharusnya mencapai 20%, kini tidak lebih 2,96% tidak ditemukan dan dapat
teratasi, demikian penilaian Ahmad Safruddin, peneliti dari Walhi.
Inkonsistensi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota
-
Konsep perencanaan dan pengelolaan RTHK Jakarta tidak konsisten dan tidak menyeluruh. Target luasan RTHK dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta yang idealnya 40 persen dari total luas Kota Jakarta 650 km2, masih jauh dari harapan. Penetapan target luasan RTHK dalam RUTR Jakarta 1965-1985, RUTR 1985-2005 dan terakhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2010 tidak pernah tercapai. Malahan justru cenderung turun, terakhir tinggal 13 persen RTHK dari total luas Kota Jakarta target yang dicapai.
Majalah Gatra :: Artikel
-
Faktanya, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, dibuatlah Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 1985-2005. Belum sempat RUTR ini selesai, pada Juni 1999 Pemda DKI sudah menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2005. Belum lagi RTRW-nya terlihat berhasil, rencana tata ruang 2010 sudah siap ditandatangani.
[mediacare] Siaran Pers: UPC Menanggapi Gubernur Sutiyoso yang akan menerapkan Perpres 36/2005
-
Yang kemudian membuat Sutiyoso segera merubah RTRW Jakarta 1985-2005
menjadi RTRW Jakarta 2000-2010 sebagai upaya untuk menutupi berbagai
penyelewengan tata ruang yang sudah dilakukannya selama ini. Bahkan,
RTRW 2010 ini akan kembali direvisi (Kompas, 29 Juli 2004).
properti.net
-
Reklamasi tidak ada dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 1960-1985 maupun RUTR 1985-2005. Namun, kemudian terjadi hal aneh, yakni lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta.
Selected Tags
Related Tags
Sponsored Links
Top Contributors
Groups interested in urban
-
Society and Ecology
How to live on earth
Items: 23 | Visits: 68
Created by: Arne Løining
-
Cryengine_howto
To know how to use perfectl...
Items: 27 | Visits: 218
Created by: Ako Z°om
-
UEI Land Use
Some videos to consider...
Items: 6 | Visits: 127
Created by: Jeremy Price
Diigo is about better ways to research, share and collaborate on information. Learn more »
Join Diigo
